Ngobrolin Ketentuan Deposit Terbaru Unitedpay

1 February 2021 • By heppi

Seperti yang Sobat telah ketahui bahwa mulai tanggal 1 Februari 2021, ketentuan deposit Unitedpay berubah. Ketentuan ini menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.03/2021 yang mengatur tentang perhitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana , token dan voucher.

Ketentuan deposit terbaru Unitedpay
Ketentuan deposit terbaru Unitedpay (Sumber: Unitedpay)

Mengacu dengan peraturan menteri terbaru tersebut, mulai tanggal 1 Februari 2021, member Unitedpay hanya bisa melakukan pengisian deposit maksimal Rp. 1.900.000. Namun, apabila member Unitedpay ingin melakukan pengisian deposit lebih dari Rp. 2.000.000 , ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dikumpulkan, yaitu:

  1. Fotokopi/scan KTP
  2. Fotokopi/scan NPWP
  3. Fotokopi/scan surat keterangan PP23

Apabila member telah memiliki keseluruhan persyaratan, maka member dapat melakukan pengisian deposit lebih dari Rp. 2.000.000 dan tidak dikenakan PPh Pasal 22 atau pajak perdagangan barang.

Setelah melihat persyaratan deposit terbaru, mungkin Sobat bertanya-tanya apa itu NPWP dan juga surat keterangan PP23. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut.

Persyaratan deposit terbaru Unitedpay

KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Sobat dapat mengajukan pembuatan KTP setelah Sobat berumur 17 tahun, umur dewasa.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup

Nomor NIK yang ada di KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk)

NPWP

Menurut pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas atau tanda pengenal yang diberikan Ditjen Pajak kepada wajib pajak.

Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Sobat membutuhkan NPWP? Ada 2 urusan yang membutuhkan NPWP. Urusan perpajakan dan urusan diluar perpajakan.

Urusan Perpajakan seperti:

  • Mengurus proses restitusi atau kelebihan membayar pajak. Mengurus restitusi akan lebih cepat dan mudah jika kita memiliki NPWP. Jika tidak ada NPWP, maka pengajuan restitusi akan ditolak oleh petugas.
  • Mengurangi beban pembayaran pajak secara legal. Dengan memiliki NPWP, beban pajak yang diberikan oleh pemerintah juga akan ringan, hal ini berlaku untuk pajak penghasilan. Beban pajak untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP mencapai 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang memiliki NPWP.

Sedangkan urusan diluar perpajakan seperti:

  • Menjadi syarat dalam administrasi bank. NPWP menjadi salah satu dokumen yang wajib dilampirkan ketika akan mengajukan kredit ke bank.
  • Pengajuan dan pembuatan SIUP.

Lalu apa saja syarat membuat NPWP?

Untuk karyawan atau pekerja:

  • Fotokopi KTP untuk WNI.
  • Fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk WNA.
  • Surat keterangan bekerja.
  • Mengisi formulir pendaftaran.

Untuk pengusaha dan wiraswasta:

  • Fotokopi KTP.
  • Fotokopi surat keterangan usaha atau SKU.
  • Mengisi formulir pendaftaran.
  • Mengisi formulir pernyataan usaha dan ditandatangani di atas materai.

Wanita yang sudah menikah:

  • Fotokopi NPWP suami.
  • Fotokopi KTP pribadi.
  • Fotokopi KK.
  • Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari perusahaan.Β 
  • Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta yang menyatakan bahwa kedua belah pihak menghendaki pemisahan pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
  • Mengisi formulir pendaftaran.

Setelah semua persyaratan lengkap, Sobat dapat pergi ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP setempat. Untuk lebih mudah, bisa secara online disitus pajak.go.id

Surat Keterangan PP23

Surat keterangan PP23 adalah surat yang khusus diperuntukan untuk UKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Dengan memiliki surat keterangan PP23 ini, pemilik UKM hanya dibebani pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5% yang sebelumnya 1%.

Lalu bagaimana cara mendapatkan surat keterangan PP23? Sobat dapat mengajukan permintaan surat keterangan PP23 secara online maupun offline.

Secara offline di:

  • Kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.
  • Kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP)
  • Kantor pelayanan pajak (KPP) mikro yang berada di dalam wilayah kerja KPP tempat wajib pajak pusat terdaftar
  • Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak.

Apabila Sobat ingin mengajukan secara online, Sobat bisa mengunjungi situs www.pajak.go.id.

Itu dia obrolan terkait ketentuan deposit terbaru Unitedpay, semoga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat.

Jadi, yuk, langsung urus syarat-syarat deposit terbaru Unitedpay! Agar bisnis Sobat makin lancar.

Bagikan kepada sobat lainnya
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Download Aplikasinya sekarang

Enable Notifications    OK No thanks